Tsaqofatuna.id - Menganggapi kebijakan Rezim terhadap kasus Rempang, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan Probolinggo Ustaz Indra Fakhruddin mengungkapkan bahwa Pemerintah terindikasi mengunakan Domein Verklaring.
“Sungguh fakta ini menunjukkan satu diantara sederetan kedzaliman yang terus diproduksi oleh rezim sekarang ini. Terbukti bahwa ada indikasi Pemerintah menggunakan cara domein verklaring, yakni “negaraisasi” lahan. Artinya, lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan secara otomatis beralih mejadi milik negara,” ujarnya dalam acara Multaqa Ulama Aswaja Tapal Kuda Probolinggo: Rempang Dicengkeram Oligarki, Perubahan Inqilabi, Campakkan Ideologi Jahili, Selasa (26/9/2023), di Kanal YouTube NgajiPro ID.
Konsep domein verklaring yang dahulu digunakan kolonialis Belanda dalam merebut lahan milik Pribumi rakyat Indonesia ini,katanya, dikhawatirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM saat mengkritisi RUU Pertahanan 2019. Dan dengan adanya UU Cipta Kerja pasal 103 ayat 2 yang bisa dengan mudahnya akan kehilangan hak kepemilikan lahan.
“Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja (Pasal 103 ayat 2) disebutkan: Untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan,” jelasnya.
Dengan Ultimatum pegosongan lahan, lanjutnya, Masyarakat yang tidak terima tanah nya diambil alih bejibaku “melawan” aparat TNI Polri, di saat yang sama Umat Islam lainnya merayakan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ia menyerukan kepada para Ulama untuk tidak tinggal diam, berpangku tangan atas kedzaliman yang terjadi dengan selalu memberikan solusi ideologis yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wata’ala berkenan dengan konflik lahan di Pulau Rempang di Kepulauan Riau.
“Nah, oleh sebab itu kita umat islam khususnya para Ulama Aswaja Probolinggo tidak boleh berpangku tangan melihat kedazaliman ini. Umat Rasulullah SAW wajib dibela,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu